#KultwitMardani: Tembus 2 Juta, Pemerintah Mesti tegas dan Fokus

Bismillah, angka 2 juta kasus positif Covid-19 sdh Indonesia lalui, begitu jg dgn angka penularan harian yg sdh memecahkan rekor. Ini lebih dari sekadar angka maupun statistika. Tdk bisa ditawar, penanganan Covid-19 mesti ketat & kejam. Kejam bermakna harus berani mengambil keputusan tegas & tega

Harus kita akui pengendalian penularan Covid-19 msh jauh dari harapan. Pemerintah perlu evaluasi, apa tetap bisa aktivitas ekonomi maupun kesehatan berjalan beriringan? Perlu kebijakan ekstrem, bisa lockdown secara nasional/mengunci wilayah per pulau secara berkala

Suka tidak suka, kita melihat penanganan pandemi yg pemerintah lakukan msh berorientasi pada aspek ekonomi. Mas Faisal Basri, ekonom senior dari UI jg menyebut, konsensus ekonom di seluruh dunia sdh menyatakan bahwa krisis kesehatan hrs lbh dulu diselesaikan sebagai persyaratan pemulihan ekonomi

Jauh lebih efisien dan ekonomis ke depannya jika kita bisa lockdown untuk menghentikan mobilitas selama dua pekan ke depan. Dan jgn sampai Wabah ini menjadi bancakan APBN atas ketidakmampuan pemerintah di bidang ekonomi. Terlambat ambil keputusan bisa berbahaya, ayo ambil keputusan berani untuk mencegah beban tidak terpikul

Terlebih kebijakan penebalan PPKM Mikro yg pemerintah putuskan tidak jauh berbeda dgn PPKM Mikro sblmnya. Ada potensi tidak terlalu berdampak pada mobilitas masyarakat yg kian meningkat akhir2 ini. Pengawasan yg pemerintah lakukan pun masih amat longgar

Kasus baru Covid-19 telah melonjak pada empat momen libur panjang. Mestinya kita sudah bisa belajar dan berbenah utk mengantisipasinya. Ke depan, pos komando baik di desa/kelurahan setempat mesti sigap mengawasi pelaksanaan karantina. Iringi dgn upaya preventif spt testing & penelusuran yg perlu kian digencarkan.

#KultwitMardani: Dana Kompensasi Listrik Dicabut, Hambat Pemulihan Ekonomi Nasional oleh @mardanialisera (17/6/21)

Bismillah, pemerintah berencana menerapkan penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi. Dana kompensasi tarif yg selama ini diberikan ketika kondisi ekonomi nasional belum terdampak pandemi akan dihilangkan. Terlebih disaat tekanan terhadap APBN yg kian berat. Etiskah langkah ini?

BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2021 masih mengalami kontraksi -0,74%. Blm mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi 4x berturut2 sejak kuartal II-2020. Menunjukkan, daya beli masyarakat masih rendah & kondisi resesi ekonomi belum berakhir imbas pandemi

Seluruh lapisan masyarakat pelanggan rumah tangga / industri terdampak scr langsung. Mereka memerlukan kebijakan stimulus yg dapat membantu mempertahankan daya beli. Tp rencana ini seakan memperlihatkan, pemerintah tdk sadar bahwa listrik merupakan kebutuhan mendasar dan komoditas strategis bagi masyarakat.

Kebijakan penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi berpotensi kian memperlambat proses pemulihan ekonomi nasional. Daya beli masyarakat jg makin menurunkan krn akan menambah inflasi. Lbh jauh, ada peluang menurunkan volume ekspor barang & jasa akibat kenaikan harga yg menurunkan daya saing produk nasional di pasar internasional.

Mutlak pemerintah bersama PLN mesti melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan efisiensi. Baik pada aspek pembangkitan, transmisi hingga distribusi listrik sehingga BPP listrik semakin efisien dan dapat menekan beban subsidi listrik. Setidaknya ada beberapa cara yg dpt dilakukan

Seperti mendorong pengembangan smart grid, co-firing bahan bakar pembangkit, sampai trs mengurangi susut daya di pembangkit. Tidak hanya itu, beban cashflow keuangan PLN jg wajib diperbaiki agar keuangan dalam struktur HPP listrik bisa ditekan.

Restrukturisasi pinjaman, menekan capital expenditure, dan bersama pemerintah melakukan renegosiasi kontrak pembelian listrik take or pay merupakan serangkaian hal yg bisa dilakukan. Dgn upaya2 tsb, insyaAllah tarif listrik kian terjangkau & cita2 bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat dpt diwujudkan.

PROFIL MARDANI ALI SERA

#KultwitMardani: UUD mengamanatkan kesejahteraan rakyat, bukan hanya ambil pajak oleh @mardanialisera (11/6/21)

Bismillah, terkait rencana pemerintah mengenakan PPN terhadap kebutuhan pokok, ada 2x pukulan setidaknya yg masyarakat rasakan. Pertama daya beli yg menurun krn pandemi, lalu disaat daya beli menurun, harga kebutuhan pokok jg naik krn rencana penerapan PPN ini

Jika terealisasi, jelas jg berdampak kpd perekonomian scr umum, terutama masyarakat yg berpendapatan rendah. Lebih dari sepertiga masyarakat Indonesia berpotensi tidak bisa membeli makanan yg bernutrisi karena harga yg mahal.

Harus diingat, kebutuhan pangan bisa mencapai 56% dari pengeluaran rumah tangga mereka. PPN sembako jelas akan memberatkan bagi golongan tsb. Kita pun melihat, saat ini kebijakan perpajakan kontraproduktif krn berbagai pajak kalangan menengah byk dipangkas.

Seperti kian gencarnya pemerintah menggulirkan kebijakan tax amnesty jilid II dan memberi stimulus konsumsi kepada masyarakat kelas menengah ke atas. Seperti relaksasi Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagai intensif konsumsi sektor otomotif

Jika berpedoman kepada UUD, negara memelihara fakir miskin, maka kebijakan PPN atas sembako jelas bertolak belakang. Sudah selayaknya bisa lebih cerdas dalam menaikkan pendapatan, di antaranya memastikan tiada kebocoran anggaran penanganan Covid, juga transparansi pemanfaatannya.

Sejauh mana keberhasilan program pemberantasan Covid dengan anggaran super besar hingga memaksa rakyat mesti dikorbankan (lagi). Lalu, bagaimana pula potensi return dari dana koruptor jika pemerintah benar-benar gencar mengejar dan menyidangkannya.

Apakah kebutuhan pokok ini layak dikenakan PPN? Dasar kebijakan ini mesti dikaji secara mendalam. Skg bukan waktu yg pas membahas pajak, terutama yg memberatkan masyarakat berpendapatan rendah.

Covid-19 belum terkendali, dampak yg dihasilkan pun jg demikian. Tidak sedikit masyarakat yg menghadapi ancaman PHK, usaha yang gulung tikar, sampai pemotongan gaji dan insentif, Harus peka melihat kondisi ekonomi masyarakat yg terpukul dari berbagai sisi

#KultwitMardani

Bismillah, pembelajaran Tatap Muka (PTM) yg menurut rencana dilakukan Juli nanti msh menyisakan berbagai persoalan. Mulai dari pengisian daftar kesiapan sekolah sampai vaksinasi guru yg msh jauh dari target. Terlebih tren kenaikan kasus Covid-19 setelah lebaran diperkirakan terjadi sampai awal Juli

Lambannya proses pengisian daftar kesiapan sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka hrs jd perhatian. Krn saat ini, baru 54,35% yg sudah menyatakan siap menggelar PTM dari sekitar 530 ribu sekolah. Tp data tsb blm Kemendikbudristek buka, baiknya perlu dibuka agar tdk ada kesimpang siuran.

Vaksinasi guru & tenaga kependidikan yg tergolong lamban jg jd catatan. Tidak berlangsung cepat seperti yg pemerintah janjikan. Saat ini, baru sekitar 28% atau 1,5 juta dari total 5,6 juta pendidik & tenaga kependidikan yg telah mendapat vaksin.

Memang ada ancaman learning loss yg menghantui jika tidak segera menerapkan PTM. Tp lambannya proses vaksinasi jd ironi dan kita tidak bisa melupakan begitu saja aspek ini. Pusat & daerah mesti memperbaiki koordinasi sampai prioritasnya.

Mendikbudristek, Menkes dan kepala daerah perlu lebih giat meninjau vaksinasi tenaga kependidikan di daerah. Saat ini rata2 jumlah orang di vaksin sekitar 200-300ribu per hari, ke depan hrs bisa mencapai 500ribu per hari. Angka ini pun msh jauh dari keinginan Pak @jokowi ketika itu (1 juta per hari)

Pemerintah juga harus memberikan perhatian lebih ke sekolah2 yang sulit memenuhi fasilitas dan prokes. Saat ini tidak semua sekolah yang memiliki anggaran untuk memenuhi fasilitas prokes, seperti sekolah swasta yang amat terkena dampak dari pandemi.

Memang alangkah baiknya PTM jangan serentak digelar di semua sekolah. Bisa dimulai dengan wilayah2 yg kasus positive ratenya di bawah 5%, siswa yg masuk hanya 50% & terutama di daerah yg memiliki kendala besar PJJ secara online

SOSIALISASI 4 PILAR MPR RI: MARDANI MINTA MASYARAKAT TETAP JAGA NILAI-NILAI LUHUR BANGSA

Jakarta – Anggota MPR RI dari Fraksi PKS, Dr. H. Mardani Ali Sera, M.Eng, kembali melaksanakan acara Empat Pilar Kebangsaan MPR RI pada tanggal 31 Mei 2021 di Dapil DKI Jakarta I meliputi Kotamadya Jakarta Timur.
Dalam moment tersebut, Mardani menyampaikan kepada seluruh peserta bahwa saat ini arus deras globalisasi yang menyebar di seluruh penjuru dunia membawa pengaruh baik yang dapat dinikmati oleh masyarakat.
Selain nilai positif, adapun nilai-nilai negatif yang dibawah oleh globalisasi ini, sehingga dapat menghancurkan nilai-nilai luhur dari suatu bangsa, termasuk di Indonesia.
“Bangsa Indonesia pun terdampak, bahwa banyak nilai-nilai luhur bangsa ini yang sudah mulai di porak-poranda”, pukas Anggota DPR RI Komisi II ini.

Mardani juga mengatakan bahwa Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini merupakan tugas DPR/MPR RI.
“Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini bukan saja dilakukan karena sebagai Anggota DPR/MPR RI, melainkan ini sebagai salah satu tugas yang telah ditetapkan.”
“Tujuan dari Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini pun dengan tujuan agar kembali memasyarakatkan Empat Pilar tersebut yakni, Pancasila, UU, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI.”

“Saya harapkan agar Sosialisasi ini dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan kuat serta bermartabat”.
“Artinya kita memiliki pondasi yang kuat dengan banyak hal yang kita dapatkan apabila kita masing-masing mendalami Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini”, tutupnya.

#KultwitMardani: *Usut Tuntas Penyebar Data Masyarakat* oleh @mardanialisera (25/5/21)

Bismillah, kejadian mengerikan jika data BPJS Kesehatan bocor, dampak yg dihasilkan luar biasa krn meliputi data yg lengkap & jumlah data yg lbh banyak. Dgn sentralisasi data akibat penerapan e-KTP, konsekuensinya sistem keamanan database seharusnya makin kuat

Kasus ini cermin lemahnya perlindungan data pribadi. Sekaligus kian menegaskan pentingnya menyelesaikan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP), karena belum ada UU yang mengatur pengamanan data tsb.

Perlu diingat, data pribadi saat ini sudah jadi komoditas strategis baik oleh publik, swasta maupun pemerintah sendiri. Teknologi digital pun sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari2 yang tidak bisa dilepaskan begitu saja.

Terlebih di masa pandemi Covid-19 makin mempercepat transformasi digital masyarakat. Sudah ada 202,6 juta jiwa masyarakat Indonesia yg menggunakan internet, naik 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 (We Are Social, Digital 2021)

Data ini perlu diperhatikan krn kunci dari transformasi digital adalah keamanan data. Ini erat kaitannya dengan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan yg ditawarkan. Hrs dipikirkan bgmn kebocoran data tdk terulang lg, PR besar BPJS Kesehatan. Teringat kasus yg menimpa Facebook, sampai meminta maaf ke senat atas potensi kebocoran dari aplikasinya.

Terakhir, harus ditelusuri dimana letak kebocoran atau modus operandinya. Karena mengetahui modus membuat kita dapat memperbaiki sistem keamanan data kita untuk ke depannya. Semua harus bertanggung jawab dan menjadikan ini sebagai pelajaran untuk perbaikan ke depan. Pelaku juga harus diberi hukuman jika ada unsur kesengajaan

#KultwitMardani: Ketegasan Pemerintah untuk Cegah Tsunami Covid seperti India oleh @mardanialisera (30/4/21)

Bismillah, meningkatnya kasus orang positif Covid-19 meski sudah divaksinasi jd warning keras. Vaksin Covid-19 memang menghasilkan antibodi, tp tidak sepenuhnya melindungi. Poin ini mesti dipahami. Kita tidak ingin seperti India, tp jika trs seperti ini bukan tdk mungkin kita mengalami hal serupa

Megerikan karena Covid-19 kembali mengoyak sistem kesehatan negara tsb. Kasus di sana kembali melonjak, hampir 20x lipat. Padahal di awal Februari 2021, India termasuk yg bisa mengendalikan Covid-19. Ditambah tergolong negara yg cepat dlm melakukan vaksin.

Meledaknya kasus di India tidak bisa dianggap remeh. Di negara tsb ada varian “double mutant” yg berasal dari 2 mutasi virus (E484K, dari Afsel dan L452R dari Amerika Serikat). Kedua varian yang punya mekanisme tidak terdeteksi antibodi manusia

Rem mesti segera ditarik, ingatkan lg bahwa pandemi masih panjang. Pemerintah harus keras untuk hal ini, tidak perlu kebijakan populis. Demi kesehatan dan keselamatan bersama.

Kita bisa belajar dari New Zealand yg pernah menutup wilayah, ketat, menurunkan angka positif hingga zero bahkan ‘mengembalikan keseharian’ dan masih tetap aman. Namun hrs diiringi contoh yg diberikan pemimpin; tidak mengadakan / menghadiri pesta, menghindari peluang berkerumun dgn membagikan bantuan tanpa prokes, atau lainnya.

Larangan mudik yg pemerintah dengungkan pun nyatanya blm cukup ampuh utk menghentikan laju pergerakan masyarakat ke kampung halaman. Riset Balitbang Kemenhub menyatakan msh ada 7% (17 jt orang) yg tetap akan mudik meski pak @jokowi sdh mengumumkan larangan mudik

Kebijakan yg sdh tepat tp blm cukup. Jika tetap bepergian utk mengisi libur panjang akan percuma. Potensi kerumunan massa diberbagai tempat wisata perlu diantisipasi. Covid-19 tdk membedakan org yg mudik,jalan jarak jauh / yg melakukan perjalanan wisata

Perlu penegakan yg konsisten pada tingkat lapangan, hal yg kerap jd kelemahan pemerintah. Disini perlu koordinasi antarinstansi terkait (Polri,Pom TNI,Kemenkes,Kemenhub & Pemda). Lalu mekanisme reward & punishment bisa diterapkan krn larangan mudik jg berlaku bagi ASN/BUMN/BUMD.

Terakhir, masyarakat perlu ambil bagian untuk menukung upaya menekan Covid-19. Jgn ada lg kasus seperti WNI dari India yg menyuap oknum petugas bandara agar tdk perlu karantina 14 hari sampai tes antigen bekas. Tindakan keterlaluan disaat negara&warga berjuang keras melawan pandemi

#KultwitMardani: Masyarakat Tunggu Nawacita Presiden untuk KPK oleh @mardanialisera (27/4/21)

Bismillah, berbagai bentuk pelanggaran yg terjadi di internal KPK secara tdk lsg memosisikan lembaga tsb dlm titik krisis. Peringatan utk pimpinan KPK saat ini agar tidak melakukan diskriminasi dlm memproses berbagai kasus yg muncul di internal KPK. Publik tidak ingin nilai2 yg selama ini dipegang KPK hancur begitu saja.

Tdk bisa ditawar, sistem pengawasan di internal hrs segera diperbaiki. Ini penting agar kepercayaan publik yg kerap jd kekuatan KPK tidak tergerus. KPK jg mesti menggali lebih jauh pihak lain yg memberikan uang kepada Penyidik tsb. Krn bukan tidak mungkin kejadian ini baru pertama kali.

Penangkapan beberapa menteri yang KPK lakukan pun belum sepenuhnya mengembalikan kepercayaan publik karena hal tsb diiringi skandal yang juga tidak kalah mengecewakan.

Seperti bocornya operasi penyitaan, pencurian barang bukti, penghentian penyidikan tersangka BLBI sampai masih buronnya seseorang yang terlibat dalam kasus mega suap anggota KPU

Satu hal yg mesti dikawal, masih ada perkara uji formil dan materiil yg blm MK putuskan. Belum hilang harapan kita utk melihat KPK yg ‘bertaring’ dan ‘bertaji’ lg. Publik menunggu putusan tsb utk menyelamatkan kebangkrutan modal sosial yg tengah KPK hadapi. Semoga kelak keputusan tsb bisa jadi kemenangan kecil dari upaya2 pemberantasan korupsi yg sudah panjang dan kita lakukan bersama

Dan amat disayangkan jika mundurnya modal sosial KPK terjadi di era Pak @jokowi. Presiden dari kalangan sipil yg digadang2 antikorupsi, kita pun masih ingat komitmen memperkuat KPK yang beliau tuangkan dalam dokumen Nawacita.

Berbagai pihak yang ketika itu mengatakan pemberantasan korupsi sudah berhasil & menyebut KPK baik2 saja mesti berpikir ulang di tengah kondisi seperti ini. Harus jujur melihat kondisi yang ada dan jadikan momen melakukan evaluasi secara sungguh2. KPK itu ibarat pagar yang menjaga keIndonesiaan kita yang adi luhung, anti korupsi, dan guyub dalam berkebaikan. Mesti menjadi sosok pagar yang kuat, alih2 memiliki pagar yang makan tanaman

Mardani: Indonesiaku Hijau Solusi Penghancuran Global

Ciliwung, Jakarta — Partai Keadilan Sejahtera meluncurkan gerakan nasional lingkungan, Indonesiaku Hijau, dalam rangka memperingati Hari Bumi 2021. Gerakan ini kolaborasi oleh 3 bidang; Bidang Teknologi Industri dan Lingkungan Hidup yang diketuai oleh Mardani Ali Sera, Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga diketuai oleh Kurniasih Mufidayati dan Kepemudaan diketuai oleh dr. Gamal Albin Said.

Launching gerakan Indonesiaku Hijau dilaksanakan pada Minggu, 25 April 2021, di Padepokan Sungai Ciliwung. Peluncuran Indonesiaku Hijau diakhiri dengan pembagian 500 bibit pohon. Inti dari gerakan Indonesiaku Hijau adalah semangat untuk peduli lingkungan dan bertindak untuk menyelamatkan lingkungan. Anggota Komisi II, Mardani, menyatakan bahwa dunia mengarah kepada penghancuran global karena krisis iklim. Melalui gerakan Indonesiaku Hijau, Mardani berharap masyarakat tergerak, utamanya untuk menanam pohon.

“Ada krisis di depan mata kita, yang bisa kita prediksi, yakni krisis iklim. Produksi CO2 kita luar biasa sangat tinggi. Kita sebenarnya sedang mengarah kepada penghancuran global. Hanya satu cara menangkalnya, yaitu menanam pohon. Melalui gerakan Indonesiaku Hijau, kita gerakkan masyarakat Indonesia untuk menanam pohon. Gerakan ini ingin kami jadikan bukan hanya gerakan PKS saja, tapi milik seluruh masyarakat Indonesia,” buka Mardani.

Ketua BPKK (Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga) DPP PKS, Mufidah Kurniasih, menyatakan gerakan ini siap untuk dilaksanakan di 34 provinsi di Indonesia melalui 1500 unit bidang; Rumah Keluarga Indonesia. Sebelumnya gerakan ini secara simbolik hanya dilakukan di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

“Kegiatan ini didukung oleh 1500 Rumah Keluarga Indonesia di seluruh Indonesia. Mereka akan support dan bantu implementasi. Ini merupakan bentuk kepedulian PKS untuk mewujudkan konsep rahmatan lil alamin,” terang Mufida.

Kemudian pada sisi yang sama, PKS juga mendukung penggunaan energi bersih dan ketahanan ekologis. Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menggaris bawahi ihwal guna pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tak keberlanjutan secara ekologis. Hal ini juga divalidasi oleh Mardani yang akan mengedepankan penggunaan energi bersih.

“Pertumbuhan ekonomi harus berpijak pada aspek keberlanjutan. Untuk apa pertumbuhan ekonomi melejit tetapi bencana ekologis menghancurkan generasi mendatang. Kita mendukung apa yang diinisiasi oleh Kabid Mardani untuk menggunakan energi terbarukan,” Tegas Ahmad Syaikhu

“Kita sudah usulkan DPP PKS untuk menggunakan solar cell, kita bisa menjadi DPP pertama yang menggunakan solar cell. Bahkan kita akan melakukan kajian mendalam tentang tenaga nuklir, kita kaji dulu karena harus hati-hati,” Sambung Mardani.

Kegiatan peluncuran Indonesiaku Hijau ditutup dengan penanaman pohon di bantaran Sungai Ciliwung bersama-sama dengan peserta yang hadir. Kegiatan penanaman ini juga dilakukan di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Peserta juga mendapatkan bibit tanaman yang bisa dibawa pulang dan ditanam di rumah.